Di antara gugusan pulau-pulau di tenggara Sulawesi, Kesultanan Buton tumbuh sebagai salah satu kekuatan politik dan spiritual yang paling bertahan lama di Nusantara. Kesultanan ini bukan hanya mencatat sejarah sebagai kerajaan maritim, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam yang memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan budaya yang terstruktur jauh sebelum konsep negara modern dikenal di wilayah ini.
Nama Buton telah dikenal sejak masa Majapahit. Dalam Sumpah Palapa yang diikrarkan Patih Gajah Mada pada abad ke-14, Buton disebut sebagai bagian dari wilayah yang ingin dipersatukan. Fakta ini menunjukkan bahwa Buton sejak awal telah berada dalam jaringan politik dan perdagangan Nusantara. Namun, jauh sebelum menjadi kesultanan Islam, Buton telah memiliki tatanan sosial yang mapan.
Dari Empat Limbo ke Kerajaan Buton
Sejarah awal Buton berakar pada struktur sosial tradisional yang dikenal sebagai Liwuto Pataanguna, yakni empat wilayah atau limbo yang membentuk inti pemerintahan lokal. Keempat limbo ini kemudian bersepakat membangun sebuah kerajaan yang lebih besar untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan wilayah. Sekitar tahun 1332 M, Wa Kaa Kaa ditetapkan sebagai raja pertama Kerajaan Buton, menandai lahirnya pemerintahan terpusat di pulau tersebut.
Pada fase ini, Buton masih menganut kepercayaan lokal dan sistem adat yang kuat. Namun posisi geografisnya yang strategis di jalur pelayaran Nusantara membuat Buton terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk perdagangan dan penyebaran agama.
Masuknya Islam; Jejak yang Bersilang
Masuknya Islam ke Buton tidak berlangsung dalam satu peristiwa tunggal. Sejarahnya dipenuhi berbagai versi yang saling melengkapi. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Islam pertama kali diperkenalkan oleh Sayid Jamaluddin al-Kubra sekitar tahun 1412 M. Ulama ini datang atas undangan Raja Mulae Sangia i-Gola, yang kemudian memeluk Islam.
Sekitar satu abad kemudian, peran penting dimainkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani, ulama yang disebut berasal dari Johor atau Patani. Ia diyakini berhasil mengislamkan Raja Buton ke-6. Namun, sumber-sumber sejarah mencatat perbedaan tahun kedatangannya antara 1538 M dan 1564 M menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Buton berlangsung bertahap dan tidak serentak.
Catatan lain menyebutkan bahwa di wilayah Callasusung (Kulisusu), salah satu daerah kekuasaan Buton, Islam telah dianut oleh seluruh penduduk pada masa yang hampir bersamaan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Islam masuk ke Buton melalui banyak jalur: Johor, Patani, dan juga Kesultanan Ternate, yang saat itu merupakan kekuatan Islam penting di kawasan timur Nusantara.
Transformasi Menjadi Kesultanan
Perubahan besar terjadi ketika Raja Buton memeluk Islam dan ditabalkan sebagai sultan. Raja pertama yang resmi bergelar sultan dikenal sebagai Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Sejak saat itu, Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Buton, dengan Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaan.
Bahasa Melayu mulai digunakan secara luas dalam administrasi pemerintahan, berdampingan dengan bahasa Wolio. Penggunaan bahasa Melayu yang juga digunakan di Malaka, Johor, dan Patani menunjukkan kuatnya hubungan Buton dengan dunia Melayu-Islam. Pada saat yang sama, masyarakat Buton dikenal sebagai pelaut ulung yang aktif berdagang dan berlayar hingga ke berbagai wilayah Nusantara.
Konstitusi Martabat Tujuh
Keunikan Kesultanan Buton terletak pada sistem pemerintahannya yang tertulis dan terstruktur. Pada masa Sultan La Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1597–1631), Buton menetapkan Martabat Tujuh, sebuah konstitusi yang mengatur hubungan antara sultan, pejabat kerajaan, dan rakyat berdasarkan prinsip Islam dan adat lokal.
Martabat Tujuh tidak hanya mengatur aspek politik, tetapi juga moral, sosial, dan spiritual. Dokumen ini menjadikan Kesultanan Buton sebagai salah satu kerajaan di Nusantara yang telah mengenal sistem hukum tertulis jauh sebelum era kolonial.
Pengakuan Dunia Islam
Pada masa kejayaannya, Kesultanan Buton tidak hanya diakui oleh kerajaan-kerajaan Nusantara, tetapi juga dalam jaringan kesultanan Islam dunia. Sultan Buton dianugerahi gelar Khalifatul Khamis, gelar yang juga digunakan oleh sultan-sultan dalam jaringan Kekhalifahan Turki Utsmani.
Pengakuan ini menandakan bahwa Kesultanan Buton dipandang sebagai pemerintahan Islam yang sah dan berdaulat, yang menjalankan syariat Islam secara menyeluruh dalam sistem kenegaraan. Posisi ini menempatkan Buton sebagai salah satu simpul penting peradaban Islam di kawasan timur Nusantara.
Benteng Keraton Buton dan Jejak Fisik Kekuasaan
Hingga kini, warisan paling nyata Kesultanan Buton adalah Benteng Keraton Buton di Kota Baubau. Benteng yang dibangun sejak akhir abad ke-16 ini dikenal sebagai salah satu benteng terluas di dunia. Struktur pertahanannya mencerminkan kekuatan politik dan strategi militer Buton dalam menghadapi ancaman eksternal.
Temuan arkeologis berupa meriam, senjata logam, dan artefak istana menunjukkan bahwa Buton tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi dan militer di kawasan timur Indonesia.
Masa Kolonial dan Akhir Kesultanan
Memasuki abad ke-20, dinamika politik berubah. Pada 8 April 1906, Sultan Muhammad Asyikin menandatangani Perjanjian Asyikin–Brugman dengan pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian ini secara bertahap mengurangi kedaulatan Kesultanan Buton.
Kesultanan Buton secara resmi berakhir pada pertengahan abad ke-20, seiring integrasi wilayah Buton ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun berakhirnya kekuasaan politik tidak menghapus warisan budaya dan sejarahnya.
Warisan yang Terus Hidup
Hari ini, Kesultanan Buton hidup dalam adat, naskah kuno, bahasa, dan nilai-nilai sosial masyarakat Buton. Ia menjadi pengingat bahwa peradaban Islam di Nusantara tidak hanya tumbuh di Jawa atau Sumatra, tetapi juga berkembang kuat di wilayah kepulauan timur.
Kesultanan Buton adalah bukti bahwa sejarah Nusantara dibangun dari banyak pusat, dari pulau-pulau yang saling terhubung oleh laut bukan sebagai pinggiran, melainkan sebagai bagian penting dari wajah Indonesia hari ini.
