Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo terdapat Babancong yang menjadi tempat Bupati beserta pejabat pemerintahan lainnya menyampaikan pidato di hadapan publik. Setelah tempat-tempat tersebut dibangun, ibu kota kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut pada 1821.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 60 tertanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut dan beribu kota di Garut kota pada 1 Juli 1913. Saat itu, bupati yang sedang menjabat adalah RAA Wiratanudatar (1871-1915).
Berkembang dalam tiga periode Sampai tahun 1960-an, perkembangan fisik Kota Garut dibagi menjadi tiga periode, yakni pada periode pertama (1813-1920) dan berkembang secara linear.
Saat itu, wilayah perkotaan Garut dipenuhi bangunan pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan pemerintahan, berinvestasi dalam usaha perkebunan, penggalian sumber mineral, dan objek wisata.
Selain itu, ada pula pembangunan permukiman penduduk, terutama di sekitar alun-alun dan memanjang ke timur sepanjang jalan Societeit Straat. Pada periode kedua (1920-1940), perkembangannya berlangsung secara konsentris. Pengubahan itu terjadi karena pada periode pertama diberikan proyek pelayanan bagi penduduk.
Wajah tata kota mulai berubah dengan berdirinya beberapa fasilitas kota seperti stasiun kereta api, kantor pos, apotek, sekolah, hotel, pertokoan (milik orang China, Jepang, India, dan Eropa), serta pasar agenda event indonesia.
Periode ketiga (1940-1960-an), perkembangan wolayah perkotaan Garut cenderung mengikuti teori inti berganda. Perkembangan itu bisa dilihat pada zona-zona perdagangan, pendidikan, permukiman, dan pertumbuhan penduduk.
Wilayah perkotaan Garut saat itu meliputi tiga desa yakni Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Desa Margawati. Sementara Kabupaten Garut meliputi distrik-distrik Garut, Bayongbong, Cibatu, Tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bungbulang, dan Pameungpeuk.
Pada 1915, RAA Wiratanudatar digantikan keponakannya, Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929).
Pada masa pemerintahannya, tepatnya pada 14 Agustus 1925, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom).
Wewenang yang bersifat otonom memungkinkan Kabupaten Garut mengatur beberapa hal sendiri, termasuk hal yang berhubungan dengan masalah pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan poliklinik.
Selama periode 1930-1942, bupati yang menjabat di Kabupaten Garut adalah Adipati Moh. Musa Suria Kartalegawa. Ia diangkat menjadi Bupati Garut pada 1929 untuk menggantikan ayahnya, Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929).
Pembukaan perkebunan-perkebunan tersebut diikuti pembangunan hotel-hotel pada 1917. Hotel-hotel tersebut merupakan tempat menginap dan hiburan bagi para pegawai perkebunan atau wisatawan yang datang dari luar negeri.
Hotel-hotel di Garut meliputi Hotel Papandayan, Hotel Villa Dolce, Hotell Belvedere, dan Hotel Van Hengel.
Sementara di luar wilayah perkotaan Garut terdapat Hotel Ngamplang di Cilawu, Hotel Cisurupan di Cisurupan, Hotel Melayu di Tarogong, Hotel Bagendit di Banyuresmi, Hotel Kamojang di Semarang, dan Hotel Cilauteureun di Pameungpeuk.
