Pangeran Dalam Republik
Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Moh. Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera menyatakan dukungannya. Hanya dua hari setelah proklamasi, beliau mengirimkan telegram ucapan selamat kepada para proklamator.
Pada 5 September 1945, bersama Paku Alam VIII, beliau mengeluarkan maklumat bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Dengan langkah ini, Yogyakarta resmi menjadi bagian dari negara republik, meninggalkan statusnya sebagai entitas negara tersendiri.
Dukungan penuh dari rakyat Yogyakarta mengukuhkan langkah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mengabdi pada republik yang baru lahir. Ketika pemerintah kolonial kembali berusaha merebut kekuasaan, beliau mengundang para pemimpin bangsa untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta.
Selama masa pemerintahan republik di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan dukungan finansial yang signifikan. Kas keraton digunakan untuk mendanai operasional negara, termasuk gaji presiden, wakil presiden, staf, operasional TNI, hingga akomodasi delegasi luar negeri.
Tanpa pernah menghitung berapa banyak yang telah dikeluarkan, beliau menganggap pengorbanan itu sebagai bagian dari perjuangan. Amanat beliau kepada penerusnya sangat jelas: jangan pernah menghitung apalagi meminta kembali apa yang telah diberikan untuk republik.
Pada tahun 1949, saat ibu kota negara kembali dipindahkan ke Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyampaikan pesan perpisahan yang penuh haru: “Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi, silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta.” Pesan ini mencerminkan kerendahan hati dan pengabdian beliau yang total kepada negara.
Ketika era Orde Lama berakhir dan Soeharto memegang kendali pemerintahan, reputasi internasional Indonesia berada di titik terendah. Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengambil peran penting dalam memulihkan citra Indonesia. Beliau berkeliling dunia, meyakinkan para pemimpin negara tetangga bahwa Indonesia tetap eksis sebagai negara yang stabil dan dapat dipercaya. Langkah ini berkontribusi besar dalam memulihkan hubungan internasional Indonesia.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengabdikan diri dalam berbagai jabatan penting di pemerintahan. Beliau menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir (1946–1947) hingga Kabinet Hatta I (1948–1949). Pada masa Kabinet Hatta II dan era Republik Indonesia Serikat (RIS), beliau menjadi Menteri Pertahanan.
Di era Kabinet Natsir (1950–1951), beliau menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Peran politiknya mencapai puncak saat beliau menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia kedua (1973–1978), sebelum mengundurkan diri pada 23 Maret 1978.
Selain di bidang politik, beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Kontribusi beliau dalam kepanduan diakui secara internasional dengan penghargaan Bronze Wolf Medal dari World Scout Committee (WSC), penghargaan tertinggi dalam dunia kepanduan.
Pada 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengku Buwono IX wafat di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat. Jenazah beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-raja Imogiri, disertai duka mendalam dari rakyat. Peristiwa robohnya pohon beringin Kyai Wijayandaru di Alun-alun Utara saat pemakaman seolah menjadi simbol duka mendalam atas kepergian beliau.
Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, pada 30 Juli 1990, melalui SK Presiden Republik Indonesia Nomor 053/TK/Tahun 1990, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dengan pengabdian dan perjuangannya yang luar biasa, beliau menjadi simbol sejati dari seorang pemimpin yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.
